PEWARTANEWS.COM, – Perluasan akses layanan keuangan dinilai belum cukup untuk mendorong kesejahteraan apabila tidak dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menekankan pentingnya literasi keuangan agar kemudahan memperoleh pembiayaan benar-benar memberikan manfaat bagi pengembangan usaha dan perekonomian keluarga.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Harda menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung kebijakan nasional dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal. Namun, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata diukur dari banyaknya masyarakat yang dapat mengakses layanan perbankan maupun pembiayaan.
Menurutnya, akses keuangan harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha, produktivitas masyarakat, serta ketahanan ekonomi keluarga.
“Pemerintah Kabupaten Sleman mendukung langkah pemerintah pusat dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Kami ingin agar akses tersebut benar-benar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian keluarga. Dengan begitu, manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan lebih luas,” jelas Harda.
Literasi Keuangan Jadi Perhatian Pemkab Sleman
Harda menilai peningkatan literasi menjadi bagian penting dalam memperluas akses keuangan yang berkelanjutan. Kemudahan memperoleh pembiayaan perlu disertai kemampuan masyarakat untuk memahami manfaat, kewajiban, dan risiko dari layanan yang digunakan.
Dengan pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat memilih produk keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya, sekaligus menghindari penggunaan pembiayaan yang tidak terencana.
“Saya juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas usaha dan literasi keuangan,” ujarnya.
“Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan dapat menentukan pilihan layanan keuangan sesuai kebutuhan serta mengelola pembiayaan secara bijak,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran untuk menerjemahkan kebijakan nasional menjadi program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, Harda memandang koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku usaha perlu terus diperkuat. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperluas jangkauan program, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan permodalan untuk kegiatan ekonomi produktif.
Inklusi Keuangan Nasional Lampaui 93 Persen
Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia turut menyoroti perkembangan akses layanan keuangan di tingkat nasional.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa Indonesia telah memiliki 552 TPAKD yang tersebar di berbagai daerah.
Dari sisi capaian, tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 tercatat sebesar 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.
Perbedaan kedua capaian tersebut memperlihatkan bahwa perluasan penggunaan layanan keuangan masih perlu diimbangi dengan penguatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan yang tersedia.
Friderica menyampaikan bahwa perkembangan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
“Hal ini menjadi hasil kerja sama yang baik antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, kota di Indonesia,” ujarnya.
Presiden Apresiasi Pembentukan TPAKD di Seluruh Daerah
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut menghadiri Rakornas tersebut memberikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Menurutnya, keberadaan TPAKD merupakan capaian penting dalam membangun kelembagaan yang mendukung pemerataan akses keuangan sekaligus memperluas manfaat pembangunan ekonomi.
“Ini suatu pencapaian yang perlu kita banggakan. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” kata Prabowo.
Rakornas tersebut menjadi wadah penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta otoritas dan lembaga jasa keuangan dalam mempercepat pemerataan layanan keuangan.
Bagi Pemkab Sleman, penguatan kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya akses pembiayaan yang tidak hanya semakin luas, tetapi juga mampu mendorong kegiatan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.(*)